Tito Kawal Investasi Daerah

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian punya beban tugas cukup berat. Selain persiapan Pilkada Serentak 2020, mantan Kapolri itu juga dapat tugas khusus dari Presiden Joko Widodo. Yakni mengawal investasi di daerah. Jokowi meyakini, jenderal polisi itu yang bergelar profesor tersebut mampu mengemban tugas yang diberikan.

“Kita tahu Mendagri memiliki pengalaman di daerah. Beliau punya pengalaman yang baik di lapangan. Hubungannya saat menjadi Kapolri dengan kepala daerah juga cukup baik. Itulah alasan kenapa saya memilih pak Tito Karnavian sebagai Mendagri,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10).

Menurutnya, investasi di daerah sangat penting. Karena itu, diperlukan menteri yang berani dan cakap mengawal kebijakan tersebut. Pengawalan ini terkait dengan cipta lapangan kerja yang bertujuan agar investasi di daerah berjalan dengan baik. “Saya sampaikan juga yang berkaitan dengan pelayanan publik di daerah-daerah. Ini agar bisa dikoordinasikan dengan baik dengan seluruh kepala daerah,” imbuhnya.

Jokowi menekannya agar tata kelola dalam pelayanan kepada dunia usaha dan bisnis dalam investasi dapat betul-betul cepat terjadi. Dia optimistis penciptaan lapangan kerja bisa dilakukan. Sebab, dalam 5 tahun lalu, memang ada kelemahan di sektor tersebut.

Jokowi mengakui, pada periode sebelumnya para investor mengalami kesulitan saat ingin berinvestasi di daerah. “Banyak dunia usaha yang ingin berinvestasi. Naik dari lokal, nasional, maupun global. Akan tetapi, sering terhambat di sini. Saya kira tugas yang paling berat di situ. Juga kaitan keamanan dan ketertiban sosial juga tanggung jawab Mendagri,” ungkapnya.

Jokowi menilai Tito memiliki pengalaman yang baik mengenai hal tersebut. Tito Karnavian merupakan lulusan terbaik peraih Adhi Makayasa dari Akademi Kepolisian tahun 1987. Sebelum menjadi Kapolri, Tito pernah menjabat sebagai Kepala Detasemen Khusus (Kadensus) 88 Antiteror pada tahun 2009—2010, Kapolda Papua pada tahun 2012—2014, dan Kapolda Metro Jaya pada 2015—2016, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada tahun 2016.

Sementara itu, Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo menegaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mendukung penuh Tito Karnavian.

“Kami segenap keluarga besar Kemendagri dan BNPP mendukung penuh kepemimpinan pak Tito Karnavian sebagai Mendagri. Terutama dalam menjalankan program-program strategisnya,” kata Hadi di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (24/10). Hadi mengatakan seluruh ASN Kemendagri siap menerima arahan dan diinstruksi dari Tito.

Hal senada juga disampaikan Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum sekaligus Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar. Menurutnya, Tito merupakan sosok yang tepat dalam memimpin Kemendagri sebagai poros pemerintahan dalam negeri. “Sosok Pak Tito Karnavian ini adalah orang yang tepat sebagai Mendagri. Saya meyakini, prestasinya memimpin institusi kepolisian maupun pengalaman akademis lainnya menjadikannya sosok yang dapat memajukan visi-misi Presiden dan Wakil Presiden di bidang Pemerintahan Dalam Negeri,” jelas Bahtiar.

Tito Karnavian sendiri menyatakan visi dan misi Presiden dapat berjalan jika didukung semua pihak. Terutama seluruh ASN. “Presiden juga sudah memiliki kebijakan tersendiri melalui visi-misinya yang harus didukung. Mulai dari pengembangan SDM yang akan menjadi fokus, melanjutkan pembangunan infrastruktur, tata kelola pemerintahan yang baik, serta mengentaskan kemiskinan,” tegas Tito.

Dukungan tersebut, juga dapat diimplementasikan dengan kerja yang cepat. Selain itu, wajib berorientasikan hasil dan tidak terjebak rutinitas. Menurut Tito, Kemendagri sebagai poros pemerintahan dalam negeri dituntut serba cepat dalam merespon dinamika yang ada. Termasuk pembinaan di lingkungan Pemerintah Daerah.

“Secara personality Presiden ingin bekerja cepat. Tidak bergantung pada rutinitas. Nah, situasi yang baru ini tentu akan mempengaruhi juga pada konstelasi politik nasional dan daerah. Tentu dengan segala kebijakan improvisasi para pimpinan Kementerian/Lembaga yang baru,” jelas Tito.

Hal ini, akan berdampak pada posisi Kemendagri sebagai tulang punggung pemerintahan di daerah. Khususnya dalam membina pemerintahan daerah. Diperlukan kebijakan yang dapat mengimbangi agar tidak terjadi goncangan politik yang berdampak pada stabilitas keamanan dalam negeri. “Untuk itulah rekan-rekan sekalian, saya mengajak agar kita semua tidak terjebak. Kita berikan terobosan yang kreatif untuk kepentingan bersama. Saya ingin Kemendagri yang sudah baik ini, lebih baik lagi,” pungkas Tito.

(rh/fin)

  • Dipublish : 25 Oktober 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami