TNI Pasang Badan Untuk Mengawal Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Aksi unjuk rasa belakangan ini ditengarai akan diubah menjadi gelombang baru dengan tujuan menduduki Gedung DPR RI. Bahkan disinyalir akan menggagalkan pelantikan anggota DPR RI periode 2019-2024 yang akan berlangsung 1 Oktober 2019 mendatang serta pelatantikan Presiden dan Wakil Presiden.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dengan tegas mengatakan akan menghadapi siapapun yang yang bertindak anarkistis dan menggunakan cara-cara inkonstitusional. Tindakan tegas akan dilakukan.

“Siapapun yang melakukan tindakan anarkis, inkonstitusional, dan tidak baik, termasuk berupaya menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden hasil Pemilu akan berhadapan dengan TNI,” tegasnya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (27/9).

Dikatakan Hadi, dalam aksi unjuk rasa, tugas TNI adalah mendukung, memberikan perbantuan kepada Polri dalam memberikan tugas keamanan. TNI bersama polisi telah melakukan berbagai upaya pengamanan, termasuk di sekitar Gedung DPR maupun obyek vital lainnya.

Ada enam titik untuk pengamanan dua tempat strategis itu yang ditempatkan personel, yakni kawasan Lembaga Kedokteran Gigi (Ladokgi) TNI Angkatan Laut, pintu utama Gedung DPR-MPR.

Selain itu, di depan BPK Pejompongan, persimpangan Slipi yang mengarah ke Petamburan dan Palmerah, serta pintu belakang Gedung DPR-MPR.

Untuk diketahui, sebelumnya Menko Polhukam Wiranto mengatakan aksi unjuk rasa mahasiswa dan pelajar di Gedung DPR RI yang dimulai secara elegan serta damai. Namun, berangsur kemudian diambil alih sekelompok orang yang bertujuan menciptakan kerusuhan.

Ditegaskan Wiranto, aksi unjuk rasa akan diubah menjadi gelombang baru dengan tujuan menduduki Gedung DPR RI sampai menggagalkan pelantikan anggota DPR RI periode 2019-2024 yang akan berlangsung 1 Oktober 2019 mendatang.

Bahkan lebih lanjut, menurut Wiranto gelombang baru ini akan dimanfaatkan sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab untuk menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2019 mendatang.

Kami mengapresiasi gerakan mahasiswa yang bernuansa mengoreksi rancangan undang-undang oleh pemerintah dan DPR RI. Tapi sayang gerakan mahasiswa yang elegan itu pada malam hari diambil alih oleh perusuh dengan melawan petugas,” kata Wiranto. (fin)

  • Dipublish : 28 September 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami