Tok, Hakim Kabulkan Gugatan Praperadilan Djasdar. Polisi Kembali Sidik Kasus BRI

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

WATAMPONE,– Pengadilan Negeri (PN) Watampone, mengabulkan gugatan praperadilan kasus dugaan kejahatan perbankan yang melibatkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bone.

Gugatan praperadilan diajukan Djasdar ke Pengadilan Negeri, setelah kasus penggelapan sisa aset lelang yang dilaporkan ke polisi, justru di SP3 kan.  Polisi mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) setelah kasus tersebut dianggap cukup bukti.

Setelah diuji melalui praperadilan, hakim PN Watampone, A Juniman Konggoasa berpandangan lain. Ia melihat kasus tersebut telah memenuhi unsur pidana dan bukti-bukti yang diajukan dinilai cukup sehingga menjadi dasar pihaknya mengabulkan gugatan pemohon (Djasdar).

Kepada RADAR BONE, Djasdar selaku pemohon mengaku bersyukur mendapat keadilan melalui praperadilan.

“Alhamdulillah praperadilan saya dikabulkan ndi. Penyidikan pidana terhadap kasus tersebut otomatis harus dibuka kembali,” tegas Djasdar.

Ia mengaku, kasus yang dilaporkannya sudah enam tahun lebih mandek. “Dengan adanya putusan ini, menjadi bukti bahwa apa yang kami laporkan benar adanya,” tukasnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Bone, AKP Moh Pahrun membenarkan gugatan praperadilan yang diajukan Djasdar, dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Watampone.

Ia menegaskan, dengan adanya putusan praperadilan, maka secara otomatis, penyidikan kasus dugaan penggelapan sisa dana lelang ini kembali dibuka. Termasuk status tersangka terhadap mantan Kepala Unit BRI, Burhan Daji, dikembalikan.

“Kasus ini wajib ditindaklanjuti. Jadi segera setelah putusannya kami terima, kita kirim lagi berkasnya ke kejaksaan. Dan tidak ada perubahan apa-apa di berkas itu,” tegasnya.

Diketahui, gugatan praperadilan yang diajukan Djasdar bermula dari kasus jaminan lelang bermasalah yang menyeret mantan Pimpinan BRI Cabang Pembantu BTC Watampone,Burhan Daji.

SP3 yang dikeluarkan penyidik kepolisian atas kasus tersebut kemudian digugat Djasdar dengan mengajukan praperadilan. Bagi Djasdar, langkah kepolisian mengeluarkan SP3 sangat janggal.

Saksi ahli yang dihadirkan selama persidangan, juga memperkuat bukti adanya kesalahan dalam SP3 tersebut.

Saksi ahli yang dihadirkan, yang merupakan guru besar fakultas hukum Universitas Hasanuddin, Prof Dr AM Syukri menegaskan, pengertian cukup bukti dalam prasa Mahkamah Konstutusi (MK), bukan hanya menyangkut kuantitas tapi kualitas alat bukti.

“Kalaupun alat buktinya tiga tapi itu (Alat bukti), tidak relevan dengan perkara yang ditangani, tidak relevan dnegan delik yang disangkakan, maka itu dianggap tidak berkualitas,” ujarnya.
Khusus kasus dugaan kejahatan perbankan dimana mantan pimpinan unit BRI, Burhan Daji telah ditetapkan tersangka, maka tegas Prof Syukri, perkara tersebut telah dianggap cukup bukti.
“Bahwa ketika ditetapkan tersangka, berarti telah ada bukti yang sah. Lalu kemudian keluar SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) dengan alasan tidak ckup bukti. Ini ada inkonsistensi,” jelasnya.

Alasan SP3 tidak cukup bukti tegas Prof Syukri, tidak dapat dipakai setelah orang ditetapkan tersangka. “Berarti asas kepastian hukum tidak diterapkan. Ketika sudah ditetapkan tersangka, tdak mungkin kemudian dinyatakan tidak cukup bukti,” pungkasnya. (*)

  • Dipublish : 7 Maret 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami