Tugas Parpol Pilih Calon yang Bersih

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengimbau seluruh partai politik (parpol) mengirimkan bakal calon kepala daerah yang memiliki track record baik dan bersih. Salah satunya tidak pernah tersangkut atau terjerat kasus pidana korupsi.

Ketua Bawaslu RI Abhan menerangkan, jika tahapan pendaftaran calon kepala daerah sudah tiba, pihaknya meminta seluruh parpol dapat mengirimkan calonnya. Menurut Abhan ini sangat penting karena bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

“Parpol ini merupakan kendaraan yang digunakan oleh warga negara Indonesia dalam mengikuti kontestasi pilkada. Tentu memiliki hak dan kewenangan memilih bakal calon yang berhak didaftarkan ke KPU. Saya imbau daftarkan yang mempunyai rekam jejak baik,” kata Abhan di Jakarta, Jumat (20/12).

Dia yakin masih banyak warga negara Indonesia yang memiliki rekam jejak baik untuk dicalonkan sebagai kepala daerah. “Saya rasa tugas parpol memilih mana yang akan dikirimkan ke KPU. Tapi sekali lagi saya imbau yang punyai rekam jejak baik,” terangnya.

Menyangkut mantan narapidana korupsi ikut kontestasi pilkada, Abhan menyatakan, Bawaslu mendukung penuh diatur dalam revisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota atau biasa disebut UU Pemilu. Tujuannya agar tidak multitafsir. “Sudah ada rencana DPR agar UU Pilkada dan Pemilu akan didahulukan untuk direvisi awal tahun depan. Mudah-mudahan masalah napi koruptor juga diatur,” imbuhnya. Ia menyatakan suksesnya Pilkada Serentak 2020 harus dimulai dari hal-hal yang baik. “Dari calon kepala daerah yang baik, penyelenggara netral dan berintegritas. Masyarakat ikut mencegah terjadinya politik uang,” tambahnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyerukan perang terhadap politik uang. Menurutnya, politik uang merupakan musuh bersama sebab juga menyasar kepada penyelenggara pemilu atau masyarakat. “Politik uang menjadi musuh bersama, sebab tidak hanya menyasar masyarakat saja. Tetapi juga penyelenggara pemilu,” jels Bagja.

Dia mengajak masyarakat tidak mengambil barang dari politik uang. Apalagi menganggapnya sebagai rezeki lima tahunan. “Jangan sampai masyarakat menganggap politik uang sebagai rezeki lima tahunan. Aada yang memberi uang, beras, kopi, dan lain-lain. Itu bukan rezeki. Itu musuh kita bersama,” tegasnya.

Dikatakan, politik uang tidak hanya sebagai racun demokrasi. Namun juga haram dalam hukum politik. Untuk itu, Bawaslu telah meminta kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengeluarkan fatwa haram politik uang ke berbagai organisasi keagamaan lainnya. “Kami harapkan kita sepakat dengan ini dan kami harapkan juga teman-teman berpartisipasi melawan politik uang,” tandasnya.

(khf/fin/rh)

  • Dipublish : 21 Desember 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami