Tujuh Proyek Diusul Ulang ke Kemendagri

Dok. Foto : Iwan tri wahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK : Menteri dalam negeri, Tito Karnavian
Dok. Foto : Iwan tri wahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK : Menteri dalam negeri, Tito Karnavian
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

MAKASSAR – Tujuh proyek yang disorot Banggar DPRD Sulsel menemui titik terang. Pemprov Sulsel akan mengusulkan ulang ke Kemendagri.

Sebelumnya sesuai hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), ada tujuh item yang dipersoalkan di RAPBD 2020. Kemendagri tidak memberikan persetujuan pelaksanaannya. Ada persoalan administrasi yang dianggap tidak terpenuhi. Ini menjadi sorotan Banggar.

Proyek tersebut antara lain, pengadaan alat kesehatan dan kedokteran di rumah sakit/UPTD Kesehatan senilai Rp74,19 juta di RSKD. Kemudian kegiatan preservasi jalan dengan program hibah jalan daerah (PHJD) Rp18,9 miliar pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi.

Diusulkan pula penataan dan pengelolaan rumah susun Rp550 juta pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PKP2). Kemudian ada empat proyek di Dinas Sosial.

Masing-masing, kegiatan rehabilitasi prasarana panti sosial anak Rp6,298 miliar. Prasarana penunjang kegiatan rehabilitasi sosial dalam panti anak Rp691,75 juta, rehabilitasi prasarana panti sosial lanjut usia Rp3,51 miliar. Serta penanganan sarana penunjang kegiatan sosial dalam panti lanjut usia Rp160,875 juta.

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel, Muh Saleh mengatakan, persoalan tujuh proyek ini sudah klir. Tujuh proyek yang dianggap bersoal sesuai hasil evaluasi Kemendagri. Apalagi disebut tidak tertuang di RKPD.

“Memang kita kirim dokumen-dokumen soft copy ke Kemendagri juga. Cuma berkas-berkas fisiknya mungkin terlewatkan, sehingga Kemendagri tolak. Berita acaranya ada sebenarnya dikirim,” ungkapnya kepada FAJAR, Jumat, 27 Desember.

Kata Saleh, berita acara untuk tujuh proyek ini sudah dilakukan penandatanganan kembali di DPRD. Menurutnya, tujuh proyek ini mendesak. Permendagri juga membuka ruang, meskipun tidak masuk di RKPD bisa diangggarkan bila darurat atau mendesak.

“Tadi sudah ada kesepakatan di DPRD. Kita juga sudah hubungi pihak Kemendagri. Mereka setuju dan dokumennya akan kita kirim ulang Senin (pekan depan),” bebernya.

Anggota Banggar DPRD Sulsel, Rahman Pina mengatakan, item proyek itu tidak disetujui Kemendagri lantaran TAPD tidak melampirkan surat bukti penandatanganan berita acara antara Ketua DPRD dan Gubernur Sulawesi Selatan di dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) pada konsultasi lalu.

“Ada tujuh item hasil evaluasi Kemendagri. Dari hasil evaluasi itu ternyata sudah ada berita acara yang ditandatangani oleh gubernur dan pimpinan DPRD. Hanya saja tidak dilampirkan,” bebernya.

Imbas hasil evaluasi Kemendagri, tujuh item kegiatan itu tidak bisa dilaksanakan. Namun kata Rahman, ketika berita acara ini diserahkan kembali ke Kemendagri, sudah tidak ada lagi masalah. Tujuh item proyek ini nantinya bisa kembali dianggarkan di APBD 2020.

“Kita sudah setujui bersama. Suratnya akan dikirim ke Kemendagri. Jadi tidak ada lagi persoalan,” tukasnya.

(fik/rif)

  • Dipublish : 28 Desember 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami