Uncontrol Menjadi Faktor Demo Berakhir Ricuh

Foto : Iwan tri wahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK : Sejumlah elemen Mahasiswa menghindari gas air mata serta water canon yang di semprotkan ke arah mereka di depan Gedung MPR, Senayan Jakarta, Selasa (24/9/2019). Demontrasi lanjutan ini dilakukan untuk memprotes DPR yang dianggap terburu-buru mengesahkan sejumlah RUU yang dinilai masih mentah dan tidak masuk akal dengan massa yang lebih banyak.
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Aksi unjukrasa mahasiswa yang menolak RUU KUHP dan UU KPK berakhir ricuh. Polisi dan mahasiswa terlibat bentrokan. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan aparat keamanan yang menjaga unjuk rasa juga tidak menginginkan terjadinya tindakan anarkis.

“Kalau terjadi anarkis semua nggak menginginkan. Sama juga, polisi juga tidak menginginkan. Betul-betul tidak menginginkan. Siapa sih yang mau ada korban?” kata Moeldoko di Jakarta, Rabu (25/9).

Menurutnya, massa pengunjuk rasa juga harus paham peraturan batas waktu diperbolehkannya dalam aksi unjuk rasa. Dia menambahkan aparat keamanan juga memiliki kondisi psikologi yang proporsional. “Demo itu dipaksakan sampai malam. Nah, batas kelelahan itu muncul. Jengkel, marah muncul. Akhirnya uncontrol. Begitu uncontrol, aparatnya kadang-kadang bertindak di luar kontrol juga. Karena sama-sama lelah. Aparat kan juga manusia biasa,” tegas mantan Panglima TNI ini.

Dia mengatakan pihaknya tidak keberatan selama unjuk rasa dilakukan penyampaian usulan dan harapan. Namun massa pengunjuk rasa tidak perlu melakukan tindakan anarkis yang merugikan kepentingan umum. Dia meminta unjuk rasa jangan sampai menimbulkan rasa takut masyarakat dan membuat kerusakan di ruang publik.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memastikan pihaknya akan memperbaiki sejumlah fasilitas yang rusak akibat demonstrasi. “kami lakukan penilaian atas fasilitas-fasilitas umum yang harus diperbaiki akibat aksi unjuk rasa,” kata Anies di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (25/9).

Dia mengatakan, Pemprov DKI juga telah menyiapkan anggaran untuk memperbaiki aset pemprov yang dirusak. Anggaran yang digunakan bukan anggaran khusus. Melainkan anggaran yang memang disediakan untuk perawatan rutin. “Yang memang aset milik Pemprov DKI Jakarta, nanti kita akan segerakan. Kita ada anggarannya. Itu perawatan rutin,” jelasnya.

Terpisah, Ketua Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Razikin menyesalkan pernyataan Menkopolhukam Wiranto yang menuding aksi mahasiswa ditunggangi kelompok tertentu.

“Pak Wiranto harusnya lebih bijak menyikapi dan merespons tuntutan Mahasiswa bukan mengeluarkan tudingan yang justru dapat memicu amarah Mahasiswa. Kita harus beranjak dari cara-cara lama dalam menangani aksi Mahasiswa,” kata Razikin kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Rabu (25/9).

Tak hanya itu. Dia juga mempersilakan Presiden Joko Widodo maupun DPR RI konsolidasi melalui berbagai rancangan produk legislasi dan membuka akses publik. Sehingga produk legislasi itu memenuhi apa yang diharapkan masyarakat.

Selain itu, dia juga menyoroti soal revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tengang KPK. Menurutnya, Revisi UU KPK yang telah disahkan itu sangat berpotensi menghambat efektifitas pemberantasan korupsi. “Kami meminta mahasiswa agar dapat menggunakan kanal konstitusional. Ini sebagai jalan untuk menolak atau membatalkan pasal-pasal yang dinilai menghambat atau melemahkan KPK. Dengan demikian, kita menjadi bagian dalam mewujudkan ketertiban hukum,” tandasnya. (fin)

  • Dipublish : 26 September 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami