UU KPK Baru Berlaku, Ratusan Ekonom Desak Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Sebanyak ratusan ekonom mendesak presiden untuk menerbutkan Perppu KPK. Pasalnya, revisi KPK melemahkan KPK yang nantinya bisa berdampak banyak hal, terutama ekonomi domestik.

Dalam surat terbuka para ekonom itu, menyebutkan berdasarkan manah konstitusi seperti termaktup dalam Pembukaan UUD 1945 alinea empat, tidak akan tercapai jika korupsi marak di Indonesia. Sebab, pembentukan KPK adalah amanah reformasi sekaligus amanah Konstitusi.

“RUU KPK lebih buruk daripada UU KPK 2002 karena RUU KPK melemahan fungsi penindakan KPK, dan membuat KPK tidak lagi independen. Dampak pelemahan ini akan meningkatkan korupsi di Indonesia dan menurunkan kredibilitas KPK dalam melaksanakan program-program pencegahan sehingga mengancam efektivitas program pencegahan korupsi,” bunyi surat terbuka itu, Kamis (19/10).

Dijelaskan, merujuk pada ilmu ekonomi mengajarkan bahwa optimalisasi dan efisiensi alokasi sumber daya, namun korupsi menciptakan mekanisme sebaliknya.

“Kami para ekonom, sebagai akademisi, berkewajiban memaparkan dan memisahkan mitos dari fakta terkait dampak pelemahan penindakan korupsi terhadap perekonomian (naskah akademik terlampir). Sebagai ekonom, kami memfokuskan rekomendasi kami untuk mengoptimalkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya lagi.

Lanjut bunyi surat terbuka, disebutkan korupsi bisa menghambat investasi dan mengganggu kemudahan berinvestasi, korupsi memperburuk ketimpangan pendapatan, korupsi melemahkan pemerintahan dalam wujud pelemahan kapasitas fiskal dan kapasitas legal, serta korupsi menciptakan instabilitas ekonomi makro karena utang eksternal cenderung lebih tinggi daripada penanaman modal asing.

Selain itu, korupsi mengancam pencapaian visi pembangunan nasional karena korupsi berdampak buruk terhadap pembangunan infrastruktur, menghambat pembangunan SDM, membebani APBN dan menyuburkan praktik aktivitas ilegal (shadow economy).

“Pencapaian tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 terancam akibat korupsi dan lemahnya aspek kelembagaan,” katanya.

Oleh karena itu, mereka mendesak Presiden Jokowi untuk menerbtkan Perppu KPK. Hal itu sebagaimana amanah refomrasi tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia seperti tertuang pada Pembukaan UUD 1945 alinea empat.

“Memohon kepada Bapak Presiden untuk memimpin reformasi di berbagai sektor, mengingat sejarah menunjukkan keberhasilan reformasi di berbagai negara dan memohon kepada bapak presiden untuk mengeluarkan Perppu untuk membatalkan RUU KPK atau semakin memperkuat KPK,” tegasnya.

Terpisah, salah satu ekonom yang ikut mendatangani surat terbuka itu, Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah mengatakan, banyak alasan para ekonom ikut mendatangi surat terbyka itu, namun pada intinya menginginkan KPK diperkuat dalam memberantas korupsi.

“Motif dari masing-masing ekonom yang menandatangani surat saya kira berbeda-beda, tapi ujungnya saya yakin sama yaitu ingin KPK diperkuat demi keberlangsungan pemberantasan korupsi. Korupsi harus dijadikan musuh utama kita semua,” kata Piter kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (17/10),

Mewakili harapan teman-teman ekonom, Piter meminta Presiden segera menerbitkan Perppu KPK agar kegaduhan tentang UU KPK segera berakhir. “Saya pribadi melalui surat ini berharap presiden mengeluarkan Perppu agar kegaduhan tentang UU KPK berakhir. KPK bisa bekerja seperti biasa lagi dan kita bisa fokus ke pembangunan ekonomi,” pungkasnya.

Sementara Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko enggan berkomentar terkait Perppu revisi UU KPK. Dia meminta semua pihak untuk bersabar. Dia pun tak memastikan apakah Perppu KPK bakal diterbitkan atau tidak. “Tunggu saja, sabar sedikit kenapa sih,” kata Moeldoko.

Sebagai diketahui, revisi undang-undang KPK terbaru sudah disahkan dan disepakati dalam sidang paripurna 17 September bulan lalu. Maka, Undang-Undang KPK yang baru akan berlaku  Kamis (17/10). (fin)

 

 

Sumber: fin.co.id

  • Dipublish : 18 Oktober 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami