Vaksinasi Booster Dimulai, Prioritaskan Lansia dan Kelompok Rentan

Wakil Presiden Ma’ruf Amin jalani vaksinasi. (@Kiyai_MarufAmin)
Wakil Presiden Ma’ruf Amin jalani vaksinasi. (@Kiyai_MarufAmin)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Jaringanmedia.co.id – Vaksinasi Covid-19 dosis ketiga atau booster dimulai hari ini (12/1). Presiden Joko Widodo sudah mengetuk palu: booster diberikan secara gratis. Prioritasnya adalah lansia dan kelompok rentan.

’’Upaya (vaksinasi booster) ini penting dilakukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat, lantaran virus Covid-19 terus bermutasi,” ucap Jokowi di Istana Negara kemarin (11/1).

Dengan pertimbangan itu, pemerintah memutuskan pemberian vaksin ketiga. ”Sekali lagi saya tegaskan, keselamatan rakyat adalah yang utama,” lanjutnya.

Vaksin booster diberikan bagi kelompok masyarakat yang telah mendapat dosis lengkap minimal selama enam bulan. ’’Syarat dan ketentuan untuk menerima vaksinasi ketiga ini, calon penerima sudah mendapat vaksin Covid-19 dosis kedua lebih dari enam bulan sebelumnya,” paparnya.

Presiden terus mengingatkan semua pihak untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan meski sudah divaksin. ’’Sebab, vaksinasi dan disiplin prokes adalah kunci dalam mengatasi pandemi,” imbuh mantan gubernur DKI Jakarta tersebut.

Di sisi lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa vaksin booster akan diberikan secara cuma-cuma. Vaksin itu diperuntukkan mereka yang berusia di atas 18 tahun, terutama lansia dan kelompok rentan. Menurut dia, booster penting untuk melindungi masyarakat dari Covid-19 dan varian barunya.

Terkait ketersediaan vaksin, Budi menyatakan cukup. ’’Pemerintah sudah memiliki vaksin yang cukup dari kontrak tahun lalu yang tiba tahun ini,” jelasnya. Selain itu, ada tambahan dari Covax dan kerja sama bilateral. Tahun ini, Covax bakal menambah donasi vaksinnya hingga mencapai 30 persen populasi di Indonesia.

Pemberian vaksin booster juga mempertimbangkan riset keamanan penggunaan yang dilakukan BPOM dan ITAGI. Dari rekomendasi tersebut, kombinasi vaksin booster yang diberikan adalah ketika vaksin primer menggunakan Sinovac, maka booster akan diberikan setengah dosis Pfizer atau AstraZeneca. Yang vaksin primernya menggunakan AstraZeneca akan diberi booster setengah dosis vaksin Moderna (selengkapnya lihat grafis). ’’Ini kombinasi awal yang akan diberikan berdasar riset yang disetujui BPOM dan ITAGI yang nanti bisa berkembang,” ungkap Budi.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) juga merekomendasikan pemberian vaksin secara homolog dan heterolog. Vaksin homolog adalah vaksinasi primer dan booster dengan jenis vaksin yang sama. Sementara itu, heterolog berarti menggunakan vaksin berbeda antara booster dan vaksin primer.

Budi yakin keputusannya itu sudah sesuai dengan kajian ilmiah. Baik vaksin homolog maupun heterolog dapat meningkatkan imunitas. ’’Penelitian (pemberian) vaksin dosis setengah sama dengan pemberian dosis penuh. Namun, KIPI (kejadian ikutan pascaimunisasi, Red) lebih ringan,” katanya.

Nanti, vaksinasi booster dilaksanakan di fasilitas kesehatan milik pemerintah. Misalnya, puskesmas dan rumah sakit umum daerah atau pusat.

Budi melanjutkan, pemberian vaksin booster mempertahankan skema gotong royong. Namun, dia tak menjelaskan apakah maksudnya akan dilakukan pembayaran vaksin. Jika mengacu vaksinasi gotong royong sebelumnya, ada sistem pembayaran. Namun, yang membayar adalah pemberi kerja.

Namun, menurut Siti Nadia Tarmizi, juru bicara Kemenkes terkait vaksinasi Covid-19, skema berbayar itu adalah vaksin gotong royong. Meski dalam vaksinasi booster skemanya belum ditentukan.

Sementara itu, Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan mendorong pemerintah segera menghadirkan vaksin Covid-19 yang halal. Menurut dia, sudah ada dua vaksin yang mendapatkan fatwa halal dari MUI. Yakni, Sinovac dan Zififax. Di sisi lain, AstraZeneca dan Pfizer mendapatkan fatwa haram, tetapi boleh digunakan.

’’Dua vaksin itu boleh digunakan karena darurat. Apa alasan darurat? Ada tujuh poin,’’ katanya di Jakarta kemarin. Salah satu poinnya, tidak ada vaksin yang halal. Namun, kini sudah ada vaksin halal. Dari segi jumlah juga banyak.

Amirsyah mengatakan, ketika sudah ada vaksin Covid-19 yang halal, aspek kedaruratan dari vaksin AstraZeneca dan Pfizer itu gugur. Selanjutnya, pemerintah harus mengupayakan ketersediaan vaksin Covid-19 yang halal untuk masyarakat muslim di Indonesia.

Senada, Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena menuturkan, sebelumnya hanya ada satu vaksin yang memenuhi fatwa halal MUI, yaitu Sinovac. “Ternyata ada vaksin lain yang halal, yaitu vaksin Zififax,” tutur politikus Partai Golkar itu.

Ketika sudah tersedia beberapa pilihan vaksin halal, menurut dia, pemerintah harus menindaklanjuti. Yakni, menyiapkan vaksin Covid-19 yang halal untuk masyarakat muslim di Indonesia. Apalagi, saat ini kondisi Covid-19 tidak sedarurat beberapa bulan lalu. Hal itu dibuktikan dengan angka kasus Covid-19 yang jauh menurun. (jpc/jm)

  • Dipublish : 12 Januari 2022
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami