Wacana Pilkada-Pemilu Disatukan Bergulir

Ilustrasi
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Wacana penyatuan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan Pemilihan Umum (Pemilu) mulai bergulir di gedung Senayan Jakarta. Konsep ini mulai disodorkan DPR setelah munculnya konsep omnibus law yang disampaikan pemerintah. Tentu ini tidak mudah, setelah KPU juga didesak mulai menggunakan rekapitulasi elektronik atau e-rekap.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Kammrussamad mengatakan perlu dilakukan revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, dan kedua UU tersebut. Dengan disatukan sesuai konsep omnibus law yang disampaikan pemerintah secara otomatis ini salah satu trobosan. Sekaligus merevisi UU Pemilu No.7/17 dan UU Pilkada No.10/16. ”Bisa kedua UU tersebut digabungkan menjadi satu,” kata Kammrussamad, kemarin (5/12).

Menurutnya, revisi UU tersebut diperlukan dengan melihat kekuatan pada sistem kepemiluan. ”Pemilu serentak dengan lima kotak suara Pilpres, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota menjadi opsinya. Wacana dua, Pemilu serentak Legislatif (DPR, DPRD, DPD) dan serentak pilkada,” ujarnya.

Dari beberapa aspek ini, diperlukan pula revisi pada manajemen pemilu yang meliputi sistem pemutakhiran data pemilih sampai penetapan DPT, masa rekapitulasi suara yang terlalu panjang diganti dengan rekap elektronik.

Kondisi yang ada, harus pula diperkuat pada aspek penegakan hukum, penguatan payung hukum terhadap pelaku kutu loncat politik agar ada efek jera sehingga melahirkan pendidikan politik yang sehat dan figur berintegritas. ”Dan sisi lain yang perlu dicatat, pentingnya pembatasan usia maksimal petugas Badan ad hoc khususnya KPPS,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Achmad mengusulkan segera dilakukan revisi UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Ini upaya memperkuat kelembagaan Bawaslu mengawasi jalannya Pilkada. “Dari segi regulasi, mungkin Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) perlu ditingkatkan menjadi badan agar perannya semakin kuat,” kata Achmad.

Ditambahkannya, dalam UU Pilkada, pengawas di tingkat kabupaten/kota disebut Panwaslu bukan Bawaslu seperti yang diatur dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Sampai saat ini posisi Panwas masih lemah dalam upaya pengawasan Pilkada sehingga perlu penguatan dengan mengubah menjadi badan. “Jelas ya, dalam UU Pilkada, pengawas di kabupaten/kota masih Panwas, belum badan. Jadi UU Pilkada perlu direvisi karena kalau berbentuk badan maka kompetensinya lebih besar,” ujarnya.

Dia mengatakan, penguatan Bawaslu itu juga dalam upaya meminimalisir politik uang yang terjadi di Pilkada sehingga diharapkan tegas terhadap pihak yang memberi dan menerima politik uang. Menurut dia, ketegasan tersebut diperlukan agar peserta maupun masyarakat lebih berhati-hati tidak melakukan politik uang yang selama ini menjadi kritik dalam pelaksanaan Pilkada langsung. “Apakah nanti hukumannya langsung seperti pidana dengan pemenjaraan untuk mengantisipasi politik uang, silahkan nanti diatur dalam UU,” katanya.

Menurut dia, kasus politik uang di Pilkada angkanya sekitar 15-20 persen masyarakat yang masih mau menerima uang dalam menentukan pilihannya. Namun dia menilai masih ada 80 persen masyarakat yang memilih pemimpinnya sesuai hati nuraninya sehingga jangan karena 20 persen, lalu mengubah sistem Pilkada langsung menjadi perwakilan. “Kami nilai untuk politik uang, itu tergantung ke depan, saya kira jika semakin baik kesejahteraan masyarakat, semakin baik kualitas pendidikan dan kualitas hidupnya sehingga masalah tersebut akan tereliminir,” katanya.

Selain itu menurut dia, Pilkada langsung merupakan sistem yang sudah cukup baik namun kalau ada kekurangan dalam pelaksanaannya, maka seharusnya diperbaiki, bukan mengubah sistemnya menjadi perwakilan. Menurut dia, dari sisi persyaratan calon kepala daerah, secara teknis harus diperketat sehingga calon yang maju dalam kontestasi Pilkada memiliki kompetensi, pengalaman dan integritas memimpin daerah.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengatakan revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada saat ini masih dalam proses pengajuan untuk dapat masuk dalam prolegnas prioritas 2020. Saan menyebut bahwa KPU memang sudah mulai melakukan penjajakan dengan DPR terkait e rekap. Dia mengatakan jika KPU sudah siap secara prinsip kepemiluan dan prinsip demokrasi, maka DPR akan memberikan dukungan agar e rekap dapat segera diterapkan dalam pemilu yang akan datang.

“Tentu Komisi II akan mewujudkan itu semua karena semangat kita di Komisi II maupun di partai sama, kita ingin pemilu ini efisien, pemilu ini efektif, pemilu ini transparan dan tentu efektivitas dan efisiensinya serta keterlibatan teknologi informasi itu menjadi hal yang penting dalam pemilu,” kata Saan.

Merespon hal ini, KPU tengah menyiapkan aspek legalitas terkait rekapitulasi elektronik atau e-rekap sebelum diterapkan pada pemilihan umum mendatang. “KPU saat ini memang sedang mempersiapkan aspek legalnya,” ujar Tenaga Ahli KPU M. Fadlillah.

Aspek legalitas yang dimaksud dapat berupa Peraturan KPU maupun Keputusan KPU. Hingga saat ini, kata dia, belum terdapat Keputusan atau Peraturan KPU yang khusus mengatur tentang pelaksanaan e-rekap. Adapun aturan yang menyinggung mengenai e-rekap terdapat pada Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Pada pasal 111 ayat 1 disebutkan penghitungan suara dari pemilihan secara manual dan/atau melakukan sistem perhitungan suara secara elektronik diatur dengan PKPU.

Meski terdapat landasan hukum dalam penerapan e-rekap, Fadlillah mengatakan akan lebih baik bila dilakukan revisi terbatas terhadap Undang-Undang Pilkada, karena dalam UU tersebut masih terdapat pasal yang mengatur tugas PPK untuk melakukan rekapitulasi.

”Kalau misalnya nanti kita menggunakan e rekap ini, bagaimana peran PPK? sementara undang-undang mengamanahkan agar tugas PPK melakukan rekapitulasi. itu yang saya kira perlu dipikirkan sama-sama,” ucap dia. ”KPU berharap harmonisasi antara KPU, Bawaslu, pemerintah maupun DPR dalam penggunaan sarana teknologi dalam proses pemungutan penghitungan suara,” jelasnya.

Inilah 50 RUU dalam Prolegnas 2020:

1. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber

2. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

3. RUU tentang Pertanahan

4. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

5. RUU tentang RKHUP

6. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan

7. RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

8. RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

9. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalin dan Angkutan Jalan

10. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

11. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN

12. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

13. RUU perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba

14. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan

15. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

16. RUU tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial

17. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan

18. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

19. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

20. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

21. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai

22. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

23. RUU tentang Penyadapan

24. RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

25. RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila

26. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

27. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

28. RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional

29. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan/RUU tentang Kesehatan Nasional (omnibus law)

30. RUU tentang Kefarmasian

31. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual

32. RUU tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua

33. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat

34. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran

35. RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional

36. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

37. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak

38. RUU tentang Ketahanan Keluarga

39. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol

40. RUU tentang Profesi Psikologi

41. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama

42. RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law)

43. RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian

44. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi

45. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

46. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI

47. RUU tentang perubahan atas UU Nomor15 Tahun 2006 tentang BPK

48. RUU tentang Ibu Kota Negara (omnibus law)

49. RUU tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

50. RUU tentang Daerah Kepulauan

(khf/fin/ful)

  • Dipublish : 6 Desember 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami