Wahyu Minta Ongkos PAW Rp 900 Juta ke Caleg PDIP

BARANG BUKTI: Ketua KPU Arief Budiman (kiri) bersama pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar menunukkan barang bukti OTT komisioner KPU di gedung KPK, Jakarta, kemarin. (DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)
BARANG BUKTI: Ketua KPU Arief Budiman (kiri) bersama pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar menunukkan barang bukti OTT komisioner KPU di gedung KPK, Jakarta, kemarin. (DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA,- Praktik culas pergantian antarwaktu (PAW) diduga dilakukan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Dia menjanjikan bakal menjadikan caleg PDIP sebagai anggota DPR hasil PAW dengan imbalan sejumlah uang.

Tadi malam (9/1) KPK akhirnya menetapkan Wahyu sebagai tersangka atas dugaan penerimaan hadiah atau janji. Tepatnya janji untuk menjadikan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR hasil PAW. Janji tersebut tidak gratis.

Sebab, Wahyu meminta dana operasional Rp 900 juta. Praktik itu kemudian terdeteksi KPK hingga Wahyu terjaring operasi tangkap tangan (OTT).

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menjelaskan kronologi kasus tersebut. Sekitar akhir September 2019, Wahyu menerima permintaan dari kolega kepercayaannya, Agustiani Tio Fidelina. Mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) itu meminta bantuan Wahyu memuluskan proses penetapan seorang caleg menjadi anggota DPR.

Dia adalah Harun Masiku dari dapil Sumatera Selatan (Sumsel) I. Harun dipilih DPP PDIP menggantikan Nazarudin Kiemas, caleg terpilih yang meninggal pada 26 Maret 2019. Nama Harun tertera dalam surat yang dikirimkan PDIP ke KPU.

Surat itu dikirim dengan bermodal putusan Mahkamah Agung pada 19 Juli 2019 yang mengabulkan gugatan PDIP terkait uji materi PKPU Pemungutan dan Penghitungan Suara. Singkatnya, PDIP dapat lampu hijau dari MA untuk menentukan pengganti bagi caleg terpilih yang meninggal tersebut.

Komisioner KPU Wahy Setiawan menjadi tersangka suap PAW caleg anggota DPR setelah diciduk dari OTT KPK. (DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM) 

Namun, permintaan PDIP tidak diindahkan KPU. Pada 31 Agustus 2019, KPU menetapkan Riezky Aprilia sebagai pengganti Nazarudin melalui rapat pleno. PDIP lantas kembali mengajukan fatwa MA dua pekan setelahnya dan mengirim surat berisi penetapan caleg pada 23 September 2019.

Dari situlah dimulai kongkalikong antara caleg, Agustiani, dan Wahyu. Pihak swasta, yang oleh KPK diidentifikasi bernama Saeful, menghubungi Agustiani. Minta bantuan untuk melobi agar Harun menjadi PAW.

Fatwa MA dan dokumen-dokumen terkait dikirimkan Agustiani kepada Wahyu. Harapannya, Wahyu bisa membantu lobi tersebut di KPU. ”WSE (Wahyu Setiawan) menyanggupi membantu dengan membalas, ’Siap, mainkan!’,” ungkap Lili di Gedung Merah Putih KPK tadi malam.

Wahyu meminta Rp 900 juta sebagai dana operasional. Pemberian dilakukan dua kali. Pertama, sekitar pertengahan Desember. Salah satu sumber dana yang belum teridentifikasi oleh KPK hingga sekarang memberikan uang Rp 400 juta kepada Wahyu melalui tiga orang, yakni Agustiani, Saeful, dan seorang advokat bernama Doni. Lalu, Rp 200 juta di antaranya diberikan Agustiani kepada Wahyu di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan.

Pemberian kedua dilakukan akhir Desember secara berantai. Harun memberikan Rp 850 juta kepada Saeful melalui seorang staf DPP PDIP. Saeful memberikan Rp 150 juta kepada Doni. Sisa Rp 700 juta itu kemudian dibagi Saeful ke Agustiani Rp 450 juta dan sisanya Rp 250 juta untuk operasional. Sebesar Rp 400 juta di antara uang yang dibawa Agustiani itu rencananya diberikan kepada Wahyu sebagai ”pelicin” penentuan PAW Harun.

Meski demikian, KPU tetap menolak permohonan Harun dan diputuskan di pleno pada Selasa (7/1). Tapi, sebagian uang sudah dikantongi Wahyu. Dia pun menghubungi advokat Doni dan mengupayakan PAW tersebut. Dia juga meminta uang yang masih dipegang Agustiani pada Rabu (8/1). Belum sampai uang itu, Wahyu sudah dicokok KPK di Bandara Soekarno-Hatta.

Dalam OTT sejak Rabu siang itu, KPK menangkap delapan orang. Wahyu dan asistennya, Agustiani, Doni, Saeful dan sopirnya, serta dua keluarga Wahyu di Banyumas. Total uang yang diamankan KPK sebesar Rp 400 juta dari tangan Agustiani dalam bentuk dolar Singapura.

Dilihat dari jumlahnya, sementara yang diterima Wahyu dan dibawa Agustiani ”hanya” Rp 800 juta. ”Soal jumlah, kalau yang kita lihat di data ini sekitar Rp 900 juta. Tapi, ada permintaan penawaran turun dan itu dibagi beberapa step,” jelas Lili. Untuk sementara, KPK menduga bahwa sumber dana berasal dari pihak swasta.

Setelah pemeriksaan, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Yakni, Wahyu dan Agustiana sebagai penerima. Kemudian, Harun dan Saeful sebagai pemberi. Hingga tadi malam Harun belum ditangkap. ”Kami meminta HAR (Harun) menyerahkan diri dan pihak lain bersikap kooperatif,” ujar Lili.

Pihak lain yang dimaksud adalah pihak dari DPP PDIP. Lili tidak menyatakan secara gamblang akan memanggil tokoh tertentu. Misalnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. ’’Soal memanggil pihak-pihak terkait, misalnya Pak Hasto, itu kembali ke (bagian) penyidikan. Bukan hanya Pak Hasto,’’ ujarnya.

Sejak awal, PDIP menginginkan Harun menjadi calon terpilih pengganti Nazarudin. Namun, itu mustahil dilakukan karena dia bukan pemilik suara terbanyak kedua di dapil Sumsel I. Perolehan suaranya hanya 5.878 dan menempati urutan keenam di dapil tersebut.

Ketua KPU Arief Budiman. (DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM) 

Wahyu diyakini tahu betul aturan tersebut. Benar saja. Ketika PDIP bersurat kembali bermodal fatwa MA, KPU mengabaikannya karena tidak sesuai dengan UU. Dalam rapat pleno 7 Januari lalu, keputusannya adalah menolak surat PDIP. ’’Semua bersepakat keputusannya adalah ini (menolak) karena undang-undangnya mengatakan begini (caleg dengan suara terbanyak berikut),’’ jelas Ketua KPU Arief Budiman.

Dengan penetapan Wahyu sebagai tersangka, KPU segera memberi tahu sejumlah pihak terkait. Mulai presiden, DPR, hingga DKPP. Untuk saat ini, Wahyu masih berstatus komisioner KPU. ’’Kalau sudah menjadi terdakwa, yang bersangkutan akan diberhentikan sementara,’’ lanjut Arief.

Bila sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, baru dilakukan tindakan konkret. Kalau bersalah, Wahyu akan diberhentikan. Bila tidak bersalah, dia akan direhabilitasi.

BERI KETERANGAN PERS: Hasto Kritiyanto di lokasi rakernas dan HUT PDIP di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Pusat. (HUMAS PDIP)

Secara terpisah, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto angkat bicara soal OTT terhadap Wahyu dan kader PDIP. Menurut dia, partainya sangat tegas dan tidak kenal kompromi terhadap berbagai tindak pidana korupsi karena termasuk kejahatan kemanusiaan. Pihaknya akan memberikan sanksi berat bagi yang melanggar. ’’Kami juga terus melakukan edukasi,’’ katanya di sela-sela meninjau lokasi Rakernas dan HUT Ke-47 PDIP di Jakarta International Expo (JIExpo) kemarin (9/1).

Soal Saeful yang merupakan staf di sekretariat DPP PDIP, Hasto mengungkapkan, seluruh staf memang berada di bawah tanggung jawab Sekjen. Sebagai kader, kata Hasto, Saeful seharusnya bertindak sesuai dengan garis-garis kebijakan dan ideologi partai. Termasuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Mengenai PAW anggota DPR, Hasto menyatakan bahwa aturan PAW sangat ketat. Partai dan KPU tidak punya ruang gerak untuk bermain-main. Semua proses harus berpijak pada hukum.

Dia mengungkapkan, partainya pernah digugat karena persoalan PAW. Dibutuhkan waktu dua tahun untuk menyelesaikannya. ’’Makanya partai harus hati-hati melakukan PAW,’’ tegasnya. (jp)

  • Dipublish : 10 Januari 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami