Wakil Ketua KPK Sentil ICW

Foto : Iwan Tri wahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyebut Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai lembaga yang luar biasa. Hal ini sebagai bentuk sindiran terhadap ICW yang menyebut 2019 sebagai tahun kehancuran bagi KPK, salah satunya dengan terpilihnya lima komisioner masa jabatan 2019-2023.

Nawawi mempertanyakan dasar predikat yang diberikan ICW tersebut. Padahal, kata Nawawi, dirinya dan keempat pimpinan lain belum efektif bekerja.

“Luar biasa ‘ICW’ di era bung Kurnia (Ramadhana). Mampu menilai kami sebagai yang terburuk di saat kami belum bekerja,” kata Nawawi ketika dikonfirmasi, Senin (30/12).

Nawawi menilai, ICW saat ini secara kelembagaan semakin hebat, cerdas, dan paling benar. “Tapi insya Allah pastinya kami tidak membutuhkannya di masa depan,” kata Nawawi.

Ia pun menyatakan, pihaknya tidak akan hadir dalam diskusi atau kegiatan yang melibatkan ICW. Karena, menurut dia, Pimpinan KPK yang disebut terburuk tidak pantas duduk bersanding dengan orang-orang hebat di ICW.

“Karena rasanya malu kami yang terburuk ini harus duduk berdiskusi dengan yang paling hebat, paling cerdas, seperti beliau,” tutur Nawawi.

Sebelumnya, Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyebut 2019 sebagai tahun terburuk bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia juga menyatakan, 2019 juga menjadi tahun kehancuran bagi KPK yang disponsori langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta anggota DPR RI.

Kurnia menyebut, pemerintah dan DPR berhasil meloloskan lima figur pimpinan KPK yang dinilai ICW sebagai pimpinan terburuk sepanjang sejarah KPK karena dihasilkan dari proses seleksi yang banyak menuai persoalan.

Pasalnya, dikatakan Kurnia, Pimpinan KPK Jilid V dipilih berdasarkan proses seleksi yang menuai persoalan. Bahkan, sambungnya, jajaran panitia seleksi (pansel) saat itu dituding memiliki konflik kepentingan.

“Selain itu terkesan pansel ahistoris dengan keberadaan KPK yang mana mereka diasumsikan publik memberikan karpet merah kepada penegak hukum untuk menjadi Pimpinan KPK,” ucap Kurnia.

Tak hanya itu, Kurnia menyebut, proses seleksi juga dilakukan tanpa berlandaskan asas integritas. Alhasil, kata dia, figur yang diduga pernah melanggar etik justru terpilih menjadi ketua lembaga antirasuah.

“Apalagi sekarang dia terkena isu rangkap jabatan dan ini menunjukkan yang bersangkutan tidak pantas menjadi Pimpinan KPK,” tandasnya.

(riz/gw/fin)

  • Dipublish : 31 Desember 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami