Waspada Penyusup di Gerakan Aksi Mahasiswa

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Gerakan mahasiswa diminta berhati-hati atas masuknya penumpang gelap yang punya agenda sendiri. Salah satunya menurunkan Presiden Joko Widodo. Mahasiswa diminta tetap waspada, cerdas, dan selalu damai dalam menyampaikan aspirasinya.

Hal itu disampaikan Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Ahmad Khoirul Umam. Menurutnya, terdapat tiga elemen yang melakukan aksi turun ke jalan. Pertama, gerakan mahasiswa dan aktivis yang memiliki agenda orisinal. Yakni fokus pada penolakan revisi UU KPK, RUU KUHP, RUU Kebakaran Hutan, RUU Pertahanan, RUU Keamanan Cyber dan RUU Pertanahan.

Kedua, pihak yang mendukung Jokowi saat Pilpres 2019, namun kecewa dengan sikap Jokowi yang dianggap melemahkan KPK. Ketiga penumpang gelap yang berusaha memanfaatkan gerakan mahasiswa yang terkonsolidasi dengan baik. Caranya, menggeser isu ke arah sikap-sikap politik inkonstitusional.

Terbukti muncul tagar #turunkanJokowi serta menyuarakan menggagalkan pelantikan Capres-Cawapres 2019 terpilih pada 20 Oktober 2019. ” Kelompok ketiga, yang notabene penumpang gelap ini jelas tidak sesuai dengan agenda aksi orisinal,” ujar Umam di Jakarta, Selasa (24/9).

Dia mengingatkan masyarakat sipil harus menghindari rekayasa opini publik. Terutama melalui media digital dan konvensional yang jadi pelayan kekuasan serta dan tidak menghiraukan aspirasi publik.

Hal senada disampaikan analis Drone Emprit dan Kernels Indonesia Ismail Fahmi. Menurutnya, mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi wajib untuk menjaga kemurnian gerakan moral. Salah satunya dengan melek media sosial (Medsos). Saat ini sejumlah mahasiswa selalu memperhatikan perkembangan isu. Sehingga mereka bisa mencegah adanya pembajakan ide.

Dalam akun Twitter resminya, Fahmi memberikan analisis yang membandingkan antara tagar #GejayanMemanggil dan tagar #TurunkanJokowi. Dari tren yang diambil pada 22 sampai dengan 24 September tersebut, diketahui tagar #GejayanMemanggil lebih dahulu muncul dalam volume yang tinggi. “Sementara tagar yang satunya lagi baru muncul pada hari Senin (23/9) pukul 11.00. Kemudian naik pesat pada pukul 21.00 menjelang tengah malam,” kata Fahmi di Jakarta, Selasa (24/9).

Dia menganalisa, terkait dua tagar ini ternyata ada dua cluster besar pengguna Twitter. Masing-masing memberikan kontribusi terhadap bagaimana tagar tersebut meningkat jumlah perbincangannya. “Kesimpulannya tagar #TurunkanJokowi bukan bagian dari mereka yang mengangkat #GejayanMemanggil,” paparnya.

Terpisah, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan tuntutan mahasiswa untuk menunda pengesahan RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan sudah terpenuhi. Dia menjelaskan DPR telah menunda pengesahanatas permintaan Presiden Jokowi dan aspirasi masyarakat. “RUU Minerba dan RUU Pertanahan berbeda dengan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan. RUU Pertanahan dan RUU Minerba masih dalam proses pembahasan. Jadi tidak perlu dilakukan penundaan karena belum pengambilan keputusan,” kata Bamsoet.

Dia meminta agar mahasiswa memahami apa yang dilakukan DPR dengan menunda pengesahan RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan. Bamsoet juga membantah isu terkait beberapa isi dari RUU Pemasyarakatan. Misalnya narapidana bisa cuti dan jalan-jalan. “Banyak hal yang dipelintir dan membuat suasana panas. Saya perlu jelaskan, tidak ada hal-hal seperti itu. Untuk menurunkan tensi dan memenuhi aspirasi publik dan usulan Presiden, maka RUU KUHP ditunda,” paparnya.

Terpisah, Anggota DPR RI, Eva Kusuma Sundari mengatakan mencermati lima tuntutan dari Aliansi Rakyat Bergerak, maka mahasiswa sudah menang. Sejumlah tuntutan kepada DPR dan Presiden sudah dikabulkan. Sehingga tak perlu lagi melanjutkan demonstrasi. “Kan tuntutannya sudah dipenuhi. Demo tak perlu lagi. Kecuali memang ingin membuat kegaduhan yang rawan menjadi tunggangan penumpang gelap,” kata Eva.

Karena itu, Eva mengimbau mahasiswa tidak melanjutkan demo. Apalagi sampai ingin menduduki Gedung DPR/MPR RI. Dia meminta mahasiswa kembali ke peran sejarah sebagai pembawa perubahan. “Tolong waspadai potensi diperalat untuk tujuan politik mencari kekuasaan secara inkonstitusional,” pungkas Eva. (fin)

 

Sumber: fin.co.id

  • Dipublish : 25 September 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami