WHO Kritik Kebijakan Vaksin Dosis Ketiga, Kasian Negara Miskin

Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tidak setuju dengan kebijakan dosis ketiga. Dia menegaskan, masih banyak negara yang membutuhkan vaksin. (FABRICE COFFRINI / AFP)
Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tidak setuju dengan kebijakan dosis ketiga. Dia menegaskan, masih banyak negara yang membutuhkan vaksin. (FABRICE COFFRINI / AFP)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JaringanMedia.co.id– Tambahan dosis vaksin untuk booster kekebalan tubuh. Tren itu kian meningkat di beberapa negara. Terutama negara-negara maju yang memiliki uang untuk membeli dosis lebih. Israel menjadi negara pertama di dunia yang menawarkan dosis ketiga kepada penduduknya. Ia menjadi salah satu negara dengan persentase vaksinasi tertinggi.

Senin (12/7), mereka menawarkan dosis ketiga vaksin Pfizer-BioNTech untuk penduduk yang sistem imunitas tubuhnya berkurang. Langkah itu diambil karena hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan dua dosis vaksin Pfizer-BioNTech terhadap semua varian SARS-CoV-2 menurun hingga 64 persen. Karena itu, dosis ketiga dibutuhkan untuk booster. Thailand dan beberapa negara lain juga melakukannya.

Namun, Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tidak setuju dengan kebijakan itu. Dia menegaskan, masih banyak negara yang membutuhkan vaksin. Bahkan, banyak penduduk di negara miskin yang belum divaksin sama sekali. Rasanya tidak adil jika mereka yang sudah divaksin lengkap dua dosis masih mendapat tambahan satu dosis untuk booster imunitas.

BACA JUGA: Syahrul Yasin Limpo: Vaksin Adalah Seragam Perang Melawan Covid-19

”Data menunjukkan bahwa vaksinasi menawarkan kekebalan jangka panjang terhadap keparahan dan kematian akibat Covid-19. Prioritas saat ini adalah vaksinasi bagi mereka yang belum menerima perlindungan satu dosis pun,” tegasnya, sebagaimana dikutip Al Jazeera.

Pfizer-BioNTech mendukung pemberian dosis ketiga untuk booster dan siap memasok dosis bagi negara yang menginginkan. Di sisi lain, Moderna tengah mengembangkan vaksin untuk mengatasi varian terbaru. Ghebreyesus menjelaskan, vaksin milik Pfizer-BioNTech dan Moderna lebih dibutuhkan Covax agar bisa disalurkan ke negara-negara berpenghasilan menengah dan rendah. Cakupan vaksin mereka masih rendah.

BACA JUGA: Jokowi Dorong Kesetaraan Akses Vaksin Semua Negara di Forum PBB

Lembaga yang berbasis di Jenewa itu menegaskan, orang yang sudah divaksin penuh tetap bisa tertular varian Delta. Namun, mereka terlindung dari keparahan dan biasanya tidak menunjukkan gejala apa pun. Kalaupun bergejala, biasanya sangat ringan. Karena itu, dua dosis seharusnya sudah cukup.

WHO juga tidak menyarankan untuk mencampur pemberian vaksin. Yakni, vaksin dosis pertama berbeda dengan dosis kedua. Sebab, penelitian terkait hal itu masih sedikit. Data-data belum mendukung sepenuhnya bahwa hal itu benar-benar efektif. ”Ini adalah tren yang sedikit berbahaya,” terang Kepala Peneliti WHO Soumya Swaminathan.

Amerika Serikat pun mematuhi saran WHO. Departemen Kesehatan AS menegaskan bahwa mereka yang sudah menerima dua dosis vaksin tidak perlu mendapat booster.

Di sisi lain, Thailand memilih abai terhadap saran WHO itu. Mereka menegaskan, pemberian Sinovac pada dosis pertama dan AstraZeneca di dosis kedua bisa berdampak pada meningkatnya imunitas dalam 6 pekan. Jika dosis yang diberikan sama, butuh waktu 12 pekan.

”Kami tidak bisa menunggu hingga 12 pekan saat penularan menyebar dengan begitu cepat,” terang Kepala Ahli Virus Thailand Yong Poovorawan, seperti dikutip Agence France-Presse. (JPC/JM)

  • Dipublish : 15 Juli 2021
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami