Yamitema Tirtajaya Laoly Bantah Ikut Lelang Proyek Pemkot Medan

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. FOTO: Rizky Agustian/FIN
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. FOTO: Rizky Agustian/FIN
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Yamitema Tirtajaya Laoly, anak Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly. Yamitema diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap kepada Wali Kota Medan nonaktif Tengku Dzulmi Eldin yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Yamitema menjalani pemeriksaan selaku pemilik PT Kani Jaya Sentosa. Perusahaan tersebut beralamat di Medan dan bergerak di bidang kontraktor proyek jalan dan sekolah. Ia rampung menjalani pemeriksaan pukul 15.37 WIB bagi tersangka Kepala Dinas PUPR Kota Medan Isa Ansyari.

“Jadi saksi saja tentang OTT kemarin, untuk Pak Isa, Pak Dzulmi Eldin, dan Syamsul (Kepala Bagian Protokoler Kota Medan Syamsul Fitri Siregar),” ujar Yamitema saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (18/11).

Pemeriksaan kali ini merupakan penjadwalan ulang dari jadwal sebelumnya. KPK pada 11 November 2019 lalu telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Yamitema. Namun, ia urung memenuhi undangan penyidik dengan alasan belum menerima surat pemberitahuan dari KPK.

Yamitema menuturkan, materi yang dilontarkan penyidik dalam pemeriksaan kali ini yakni seputar profesinya sebagai pengusaha. Ia pun mengaku kenal dengan Dzulmi Eldin dan Isa Ansyari.

“(Ditanya) macam-macam. Bisnis apa, kerja apa. Pak Isa kenal, baru kenal, sama Wali Kota kenal,” kata dia.

Saat disinggung mengenai materi pemeriksaan terkait sejumlah proyek yang dikerjakan perusahaannya di Medan, Yamitema mengaku tak ditanyai hal tersebut oleh penyidik. Ia pun membantah perusahaannya sering melakukan kerja sama hingga terlibat dalam pelelangan proyek dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Medan.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, dalam pemeriksaan ini penyidik melakukan klarifikasi terhadap Yamitema. Klarifikasi tersebut terkait proyek di Dinas PUPR Kota Medan yang pernah dikerjakan perusahaan milik Yamitema.

“Saksi Yamitema Laoly diklarifikasi terkait dengan proyek di Dinas PUPR Kota Medan yang pernah dikerjakan oleh perusahaannya,” kata Febri.

Selain memeriksa Yamitema, secara paralel KPK juga menggelar pemeriksasn terhadap 14 saksi lain yang berasal dari kalangan pejabat Pemkot Medan. Pemeriksaan tersebut digelar di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, Medan.

Adapun pejabat yang diperiksa yakni Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan Muhammad Husni, Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Medan Renward Parapat, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Zulkarnain, Agus Suriyono, Direktur RSUD Dr. Pringadi Kota Medan Suryadi Panjaitan.

Selain itu, Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Hasan Basri, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Medan Bob Harmansyah Lubis, Kadis Ketahanan Pangan Kota Medan Emilia Lubis, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan Ikhsar Risyad Marbun, Kadis Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan Benny Iskandar.

Serta, Kadis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Suherman, Kadis Perhubungan Kota Medan Izwar, Kadis Kesehatan Kota Medan Edwin Effendi, dan Direktur PD Pasar Kota Medan Rusdi Simoraya.

“Pada 14 orang saksi tersebut didalami terkait dengan setoran yang diduga diberikan pada Wali Kota Medan, baik terkait jumlah ataupun sumber uang dan alasan pemberian. Apakah atas permintaan atau tidak,” tutur Febri.

Febri menambahkan, pemeriksaan terhadap sejumlah saksi lainnya akan kembali diagendaksn besok. Ia pun mengimbau kepada para saksi untuk dapat hadir memberikan keterangan secara jujur. “Sikap kooperatif akan dihargai secara hukum,” pungasnya.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan tiga tersangka. Ketiga tersangka antara lain Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin dan Kepala Bagian Protokoler Kota Medan Syamsul Fitri Siregar yang diduga sebagai penerima suap. Sementara, seorang tersangka lain yang diduga sebegai pemberi suap adalah Kepala Dinas PUPR Kota Medan Isa Ansyari.

Kasus ini bermula kala Tengku Dzulmi mengangkat Isa Ansyari sebagai Kepala Dinas PUPR Pemkot Medan pada 6 Februari 2019. Setelah pelantikan, Tengku diduga menerima sejumlah pemberian uang dari Isa sebesar Rp20 juta setiap bulan selama kurun Maret hingga Juni 2019. Pada 18 September 2019, Isa juga memberikan uang senilai Rp50 juta kepada Tengku.

Pada Juli 2019, Tengku Dzulmi melakukan perjalanan dinas ke Jepang didampingi beberapa kepala dinas Pemkot Medan. Perjalanan dinas ini dalam rangka kerja sama sister city antara Kota Medan dan Kota Ichikawa, Jepang.

Dalam perjalanan dinas tersebut, di luar rombongan Pemkot Medan, Tengku mengajak istri, dua anak, dan beberapa orang lainnya yang tidak berkepentingan. Keluarga Tengku bahkan memperpanjang waktu tinggal di Jepang selama tiga hari di luar waktu perjalanan dinas.

Di masa perpanjangan tersebut, keluarga Tengku didampingi oleh Kasubbag Protokol Syamsul Fitri. Akibat keikutsertaan pihak-pihak yang tidak berkepentingan, terdapat pengeluaran perjalanan dinas Wali Kota yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bisa dibayarkan dengan dana APBD.

Pihak penyedia jasa perjalanan kemudian menagih sejumlah pembayaran tersebut kepada Tengku. Tengku kemudian bertemu dengan Syamsul Fitri dan memerintahkannya untuk mencari dana serta menutupi ekses dana non-budget perjalanan ke Jepang tersebut dengan nilai sekitar Rp800 juta. Kadis PUPR mengirim Rp200 juta ke Wali Kota atas permintaan melalui protokoler untuk keperluan pribadi Wali Kota.

Pada 10 Oktober 2019, Syamsul Fitri menghubungi Ajudan Tengku, Aidiel Putra Pratama, dan menyampaikan adanya keperluan dana sekitar Rp800 sampai 900 juta untuk menutupi pengeluaran di Jepang. Syamsul Fitri kemudian membuat daftar target kepala-kepala dinas yang akan dimintakan kutipan dana, termasuk di antaranya adalah kadis-kadis yang ikut berangkat ke Jepang dan Isa meskipun tidak ikut dalam rombongan.

Diduga Isa dimintai uang tersebut karena diangkat sebagai kadis PUPR. Di dalam daftar tersebut, Isa ditargetkan untuk memberikan dana sebesar Rp250 juta.

Kemudian pada 13 Oktober 2019, Syamsul menghubung Isa untuk meminta bantuan dana sebesar Rp250 juta. Keesokan harinya, Isa menghubungi Syamsul dan menyampaikan untuk mentransfer dana tersebut ke rekening bank atas nama kerabat dari Aidiel.

Pada 15 Oktober 2019, Isa mentransfer Rp200 juta ke rekening tersebut dan melakukan konfirmasi kepada Syamsul. Syamsul kemudian bertemu dengan Aidiel dan menyampaikan bahwa uang sebesar Rp200 juta sudah ditransfer ke rekening kerabatnya.

Aidiel menghubungi kerabatnya dan meminta agar uang diserahkan ke rekannya sesama ajudan Wali Kota yang kemudian disimpan di ruangan bagian protokoler Pemkot Medan. Salah satu ajudan wali kota Medan yang lain, Andika, kemudian menanyakan kepada Isa tentang kekurangan uang sebesar Rp50 juta yang disepakati. Isa menyampaikan untuk mengambil uang tersebut secara tunai di rumahnya.

Pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 WIB, Andika datang ke rumah Isa untuk mengambil uang Rp50 juta yang ditujukan untuk Tengku. Di saat perjalanan dari rumah Isa, kendaraan Andika diberhentikan oleh tim KPK untuk diamankan beserta uang tersebut.

Saat kendaraan Andika dihampiri oleh petugas KPK yang telah menunjukkan tanda pengenal, Andika memundurkan mobilnya dengan cepat sehingga hampir menabrak petugas KPK yang harus melompat untuk menyelamatkan diri. Andika kemudian kabur bersama uang sebesar Rp50 juta tersebut.

Namun belakangan, Andika telah menyerahkan diri kepada KPK berikut uang Rp50 juta yang sempat dibawa kabur olehnya.

(fin)

  • Dipublish : 19 November 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami