YLKI: Subdisi Ditambah Bukan Iuran Dinaikan

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Menaikan tarif iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan seharusnya menjadi skenario terakhir. Pemerintah sebaiknya menambah subsidi bukan malah membebankan masyarakat. Hal tersebut dikatakan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi. Menurutnya, seharusnya yang dilakukan pemerintah adalah menambah subsidi agar defisit BPJS Kesehatan bisa teratasi.

“Pemerintah seharusnya bisa menambah suntikan subsidi untuk BPJS Kesehatan. Kalau untuk subsidi energi saja pemerintah mau menambah, mengapa untuk subsidi BPJS Kesehatan tidak mau,” kata Tulus melalui siaran persnya, Kamis (29/8).

Tulus mengatakan keberlangsungan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan tanggung jawab pemerintah. Defisit keuangan BPJS Kesehatan seharusnya tidak serta merta dibebankan kepada masyarakat melalui kenaikan tarif iuran. Meskipun mengakui besaran iuran yang berlaku masih jauh di bawah biaya pokok, namun menaikan iuran bukan menjadi solusi tunggal.

“Pemerintah bisa saja melakukan relokasi subsidi energi dan atau menaikkan cukai rokok. Skema seperti itu tidak akan membebani masyarakat,” tuturnya.

Menurut Tulus, sebagian subsidi energi yang mencapai Rp157 triliun sebagian bisa direlokasi ke BPJS Kesehatan atau yang lebih penting adalah menaikkan cukai rokok secara signifikan. Nanti persentase kenaikannya sebagian langsung dialokasikan untuk memasok subsidi BPJS Kesehatan.

“Selain tidak membebani masyarakat, skema ini juga bisa menjadi upaya preventif promotif sehingga sangat sejalan dengan filosofi BPJS Kesehatan,” katanya.

Karena itu, YLKI meminta pemerintah untuk memprioritaskan skenario selain menaikkan iuran tarif untuk menutup desifit keuangan BPJS Kesehatan. Selain itu, Tulus juga mengingatkan jika iuran dinaikan, harus ada reformasi total pengelolaan.

“Reformasi yang pertama adalah menghilangkan kelas layanan dan iuran yang berkeadilan. Yang mampu harus membayar lebih tinggi,” katanya.

Daftar peserta penerima bantuan BPJS Kesehatan juga perlu diverifikasi ulang. Agar lebih baik, transparan dan akuntabel, nama penerima bantuan iuran harus bisa diakses publik. Manajemen BPJS Kesehatan juga harus membereskan tunggakan iuran dari peserta mandiri dan pekerja bukan penerima upah yang mencapai 54 persen.

“Bila dibiarkan, tunggakan itu akan menjadi benalu bagi BPJS Kesehatan. Kenaikan iuran juga akan memicu tunggakan semakin tinggi,” tuturnya.

Tulus juga mengusulkan agar fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menjadi mitra BPJS Kesehatan seperti puskesmas dan klinik juga diverifikasi, terutama tentang ketersediaan dan jumlah dokter yang ada.

(gw/fin)

 

Sumber: fin.co.id

  • Dipublish : 30 Agustus 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami